Penulis : Abdullah Kelrey (Founder Nusa Ina Connection)
Gamalamatimes.com - Pilkada Maluku 2024 diperkirakan akan menjadi salah satu ajang politik yang menarik perhatian publik. Namun, di balik antusiasme tersebut, ancaman politik uang masih mengintai jalannya demokrasi di provinsi ini. Politik uang, atau praktik memberi uang atau materi lain kepada pemilih untuk mempengaruhi keputusan mereka, merupakan tantangan besar yang harus diberantas demi menciptakan pilkada yang bersih dan berintegritas.
Menjaga Kualitas Pemilu: Dari Politik Uang ke Suara Rakyat Sejati
Politik uang tidak hanya merusak esensi demokrasi, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial. Di Maluku, di mana kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah utama, praktik ini sering kali memanfaatkan ketidakpastian ekonomi warga untuk memengaruhi pilihan mereka. Pemilih yang terdesak secara ekonomi sering kali memilih calon yang menawarkan iming-iming materi meskipun tidak memenuhi kriteria kepemimpinan yang baik.
Untuk itu, mencegah praktik politik uang dalam Pilkada Maluku 2024 adalah hal yang mutlak dilakukan. Pemberantasan politik uang bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, tetapi juga peran masyarakat dan media yang harus aktif mengawasi dan mengedukasi pemilih.
Peran KPU dan Bawaslu: Menegakkan Aturan Tanpa Kompromi
KPU dan Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemilu yang adil dan transparan. Pihak-pihak ini harus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik politik uang, termasuk dengan melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang bahaya politik uang dan konsekuensinya. Jika politik uang dibiarkan, maka akan ada potensi penyalahgunaan kekuasaan setelah terpilihnya calon, yang tentu saja merugikan rakyat dalam jangka panjang.
Tidak hanya itu, kampanye melawan politik uang juga harus dimulai dari tingkat dasar, dengan memperkenalkan kepada pemilih bahwa suara mereka sangat berharga. Keputusan mereka akan menentukan masa depan daerah dan bangsa, bukan sekadar memberi keuntungan sesaat yang justru akan merugikan mereka di kemudian hari.
Masyarakat yang Peduli: Menghindari Jebakan Politik Uang
Masyarakat Maluku harus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas demokrasi. Menghindari jebakan politik uang adalah langkah pertama untuk memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil. Pemilih yang cerdas dan berintegritas akan lebih menghargai kualitas calon pemimpin daripada godaan materi sesaat. Melalui pendidikan politik yang baik, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak, bukan semata-mata karena iming-iming uang.
Media dan Aktivisme: Mengawal Integritas Pilkada
Sebagai wartawan, kita memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran dan mengawal jalannya Pilkada Maluku 2024. Media massa dan jurnalis harus menjadi garda terdepan dalam memberantas politik uang dengan menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya. Lebih dari itu, kita juga harus memperkuat peran masyarakat sipil dalam memberikan edukasi kepada pemilih untuk tidak tergoda pada politik uang yang hanya merusak proses demokrasi.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat, dan media, Pilkada Maluku 2024 dapat menjadi ajang politik yang bebas dari politik uang, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan dapat dipercaya. Membangun demokrasi yang bersih memang tidak mudah, tetapi hal itu dimulai dari langkah kecil yang dimulai dari sekarang. Mari bersama-sama lawan politik uang, demi Maluku yang lebih baik.
Social Footer